Umum

KESDM Gandeng Polri Perkuat Penegakan Hukum

Egenius Soda

11 Sep 2019 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menangani pengaduan masyarakat serta pengawasan segala aktivitas di sektor energi dan mineral . Kedua lembaga ini mengukuhkan kerjasamanya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penegakan Hukum di Jakarta, Senin (9/9). Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Akhmad Syakhorza mengungkapkan PKS ini harus segera bekerja sehingga bisa dievaluasi pada akhir tahun. Ia berharap PSK ini akan berdampak positif bagi peningkatan kinerja Kementrian ESDM. “Kami menyadari solusinya adalah dengan integrasi bersama kepolisian sehingga bisa cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat,” Akhmad dalam keterangan resmi, Selasa (10/9). Pelaksanaan PKS ini, menurut Syakhroza, mendapat dukungan penuh dari Menteri ESDM Ignasius Jonan. “Pak Menteri ESDM sangat menghargai PKS ini dan meminta hasilnya konkrit, orientasinya adalah hasil. Hal ini dicerminkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baik. Daerah juga dapat menikmati pendapat bagi daerahnya dengan maksimal dan sebagainya,” lanjut Syakhroza. Sementara Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Idham Aziz yang menandatangani PKS tersebut mengungkapkan PSK ini sebagai bentuk keseriusan Polri dalam membantu menegakkan hukum di sektor ESDM. “Saya serius untuk menunjukkan kami komit mendukung Kementerian ESDM. Yang terpenting bagi kami, setelah PKS kita bentuk tim, langsung bekerja, tidak hanya sekedar PKS saja,” ungkap Idham. Idham juga membeberkan langkah kepolisian dalam menangani penegakan hukum. “Sekarang satuan tugas kami juga sedang berjalan dengan SKK Migas dan Pertamina. Prinsip dari Bareskrim, siapkan personil, action dan kerjakan semua sesuai prosedur hukum,” jelasnya. Sebagai informasi, penandatangan PKS kali ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) antara Menteri ESDM dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2019. Adapun ruang lingkup dalam MoU tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kegiatan lain yang disepakati.

Artikel Terkait

DSI Lengkapi Jajaran Komisaris dan Direksi, Jalankan Mandat Ekspor SDA Strategis

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI kini memiliki jajaran Komisaris dan Direksi lengkap untuk mendukung pelaksanaan mandatnya dalam tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Dewan Komisaris DSI dipimpin Komisaris Utama Cipung Noer, bersama Tony Wenas, Prof. Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja sebagai Komisaris. Jajaran tersebut memiliki

DSI Petakan Ekspor USD14 Miliar, Potensi Optimalisasi Nilai Capai USD5 Miliar

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI mengumumkan kesiapan operasional dalam menjalankan mandat pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Dalam waktu sedikit lebih dari dua bulan, DSI telah membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari USD14 miliar. DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

Daftar Perusahaan Tambang Tanggap Darurat dan Salurkan Bantuan Korban Gempa NTT

Jakarta, TAMBANG – Sejumlah perusahaan pertambangan dan kontraktor pertambangan bergerak cepat membantu masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58.24 WIB. Respons kemanusiaan dilakukan melalui pengerahan tim Emergency Response Team (ERT), pelayanan kesehatan, pencarian dan

SDM Unggul Jadi Kunci Hilirisasi dan Masa Depan Industri Minerba Menuju Indonesia Emas 2045

Yogyakarta, TAMBANG – Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong transformasi industri mineral dan batubara (minerba) menuju Indonesia Emas 2045. Hilirisasi, digitalisasi, transisi energi, dan tuntutan keberlanjutan membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi yang semakin beragam. Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Mempersiapkan SDM Unggul, Inovatif,