Kelistrikan

Menko Kemaritiman dan Menteri ESDM Selisih Faham Soal Program Listrik

Esti Widyasari

08 Sep 2015 — 2 min read

Jakarta – TAMBANG. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan target yang realistis untuk pembangunan pembangkit listrik hanyalah 16.000 MW. Namun menurut Menteri ESDM Sudirman Said, pemerintah tak punya niat untuk merevisi program kelistrikan 35.000 MW. “Seperti diketahui, ada target untuk membangun listrik sebesar 35.000 MW. Setelah kami bahas, 35.000 MW tidak mungkin dicapai dalam lima tahun Mungkin 10 tahun bisa,” ujar Rizal Ramli‎ usai rapat koordinasi di gedung BPPT, Jakarta, Senin (7/9). Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri ESDM Sudirman Said memang tidak tampak hadir. Pada kesempatan rapat tersebut hanya Sekeretaris Jenderal Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM yang ikut mewakili. Menurut Rizal, angka bisa berubah dan pemerintah harus realistis. Misalnya terkait dengan angka pertubuhan yang tadinya 6%, dan sekarang terkoreksi menjadi sekitar 4,5%. Yang terpenting, program percepatan pembangunan dan diversivikasi listrik bisa terus berjalan dan memenuhi kebutuhan. “Yang paling realistis dicapai ya sekitar 16.000 megawatt. Bisa naik jadi 18.000 megawatt,” sebutnya. Selain terlalu dipaksakan, menurutnya target 35.000 megawatt berisiko justru akan merugikan PLN. Karena, berdasarkan hitung-hitungan timnya, akan ada surplus kapasitas listrik sebanyak 21.000 megawatt. Meski tak terpakai, selisih produksi dan kebutuhan listrik tersebut harus tetap dibeli oleh PLN. “Sesuai ketentuannya PLN diharuskan membeli 72 persen listrik yang diproduksi swasta itu, baik yang dipakai mapupun yang tidak,” Rizal menegaskan. Ia memaparkan bahwa kebutuhan listrik saat beban puncak saat ini adalah 50.856 megawatt, dan diperkirakan pada tahun 2019 mendatang hanya akan naik menjadi 74.526 megawatt. Dengan target penambahan kapasitas 35.000 megawatt dalam waktu 5 tahun ke depan, ditambah 7.000 megawatt yang sedang digarap, maka nantinya akan ada surplus sekitar 21.000 megawatt. “Dengan hitungan-hitungan ini, maka ada kewajiban PLN membeli listrik swasta tidak kurang dari Rp10,763 miliar per tahun,” keluhnya. Sementara di tempat terpisah, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merubah sedikitpun target pertambahan kapasitas listrik 35.000 MW. Menurutnya hitungan tambahan kapasitas listrik tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 8,7% per tahun, serta untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 97,4% pada tahun 2019. “Pemerintah tidak akan merevisi besaran target listrik 35.000 MW, karena rasio elektrifikasi kita masih rendah. Artinya masih ada ribuan desa dan jutaan penduduk yang tidak mendapatkan akses listrik. Tidak adil kalau kita tidak kerja keras untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Karena listrik adalah jendela peradaban, begitu mereka dapat akses listrik, seketika dunia terbuka,” bantah Sudirman Said, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (7/9). Hingga bulan Juni 2015, rasio elektrifikasi nasional tercatat baru berada di angka 86,39%. Sementara total kapasitas pembangkit yang sudah beroperasi adalah sekitar 53.500 megawatt.

Artikel Terkait

Dorong Ketahanan Pangan dan Edukasi Lingkungan, PAMA Ajak Pelajar Tanam Padi Organik di Kutai Timur

Jakarta, TAMBANG – PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Site Indominco bersama PT Indominco Mandiri (IMM) mengajak puluhan pelajar mengenal pertanian dan pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan tanam padi organik di Kawasan Wisata Sawah Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur. Mengusung tema “Bersinergi untuk Bumi, Pendidikan, dan Masa Depan yang Berkelanjutan”

Bayan Resources Nyatakan Force Majeure, Terkendala Persetujuan Perubahan RKAB 2026

Jakarta, TAMBANG – PT Bayan Resources Tbk (BYAN) menyampaikan pemberitahuan keadaan kahar atau force majeure terkait kewajiban pemenuhan pasokan batu bara kepada para pelanggan. Kondisi tersebut terjadi karena persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk sejumlah anak usaha perseroan belum diterbitkan. Direktur PT Bayan Resources Tbk, Low Yi

Kick Off Minerba Convex 2026, Dirjen Minerba Dorong Pertambangan Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah mendorong subsektor mineral dan batubara (minerba) untuk tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Prabowo Ganti Purbaya Yudhi Sadewa, Suahasil Nazara Resmi Jadi Menteri Keuangan

Jakarta, TAMBANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengangkat Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Merah Putih. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengisi posisi Menteri Keuangan hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024-2029. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian