Jakarta-TAMBANG. Saat ini Pemerintah tengah membahas mekanisme divestasi. Ini dilakukan setelah perusahaan asal Phoenix,Texas ini sepakat melakukan divestasi sehingga pada akhirnya Pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51%.
Terkait dengan hal itu, Pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM juga melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika, wilayah dimana tambang PT Freeport Indonesia beroperasi.
“Saat ini Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika itu akan diajak bersama-sama membahas divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia, ini masih dirunding apakah bener 5% atau 10% nya Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika. Ini masih dirunding, tapi prinsipnya mereka pasti diajak bicara sebagai pemilik dari pengelolaan tambang ini,” demikian kata Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.
Sementara terkait yang membeli saham Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) secara konsorsium untuk melaksanakan pembayaran 51% sahamnya. “Bapak Presiden menugaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan eksekusi atau dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD,” ujar Jonan.
Menteri Jonan juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya pada suatu hari harus bisa dikelola oleh putra putri bangsa indonesia, ini dimaknai dengan suatu lompatan untuk mulai menguasai banyak tantangan terutama Freeport memang simbolis untuk minerba. “Sama dengan Blok Mahakam, setelah kontrak dengan total habis, sekarang dikelola oleh Pertamina. Meskipun saya ngomong sama Pertamina kalau Anda yang mengelola tidak boleh turun produksinya dan biaya produksinya tidak boleh naik. Jangan sampai kita mengelola sendiri malah kurang baik,” pungkasnya.
Harus diakui mekanisme dan siapa pembeli saham divestasi menjadi sangat penting. Apalagi Indonesia punya cerita yang kurang bagus dari kegiatan divestasi perusahaan tambang sebelumnya. Diharapkan semangat untuk menguasai dan mengelola tambang tembaga terbesar di Indonesia ini dapat terealisasi.
