Mineral

Pemerintah Daerah Dilibatkan Bahas Divestasi Saham Freeport

Egenius Soda

06 Sep 2017 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Saat ini Pemerintah tengah membahas mekanisme divestasi. Ini dilakukan setelah perusahaan asal Phoenix,Texas ini sepakat melakukan divestasi sehingga pada akhirnya Pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51%. Terkait dengan hal itu, Pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM juga melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika, wilayah dimana tambang PT Freeport Indonesia beroperasi. “Saat ini Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika itu akan diajak bersama-sama membahas divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia, ini masih dirunding apakah bener 5% atau 10% nya Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika. Ini masih dirunding, tapi prinsipnya mereka pasti diajak bicara sebagai pemilik dari pengelolaan tambang ini,” demikian kata Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. Sementara terkait yang membeli saham Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) secara konsorsium untuk melaksanakan pembayaran 51% sahamnya. “Bapak Presiden menugaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan eksekusi atau dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD,” ujar Jonan. Menteri Jonan juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya pada suatu hari harus bisa dikelola oleh putra putri bangsa indonesia, ini dimaknai dengan suatu lompatan untuk mulai menguasai banyak tantangan terutama Freeport memang simbolis untuk minerba. “Sama dengan Blok Mahakam, setelah kontrak dengan total habis, sekarang dikelola oleh Pertamina. Meskipun saya ngomong sama Pertamina kalau Anda yang mengelola tidak boleh turun produksinya dan biaya produksinya tidak boleh naik. Jangan sampai kita mengelola sendiri malah kurang baik,” pungkasnya. Harus diakui mekanisme dan siapa pembeli saham divestasi menjadi sangat penting. Apalagi Indonesia punya cerita yang kurang bagus dari kegiatan divestasi perusahaan tambang sebelumnya. Diharapkan semangat untuk menguasai dan mengelola tambang tembaga terbesar di Indonesia ini dapat terealisasi.

Artikel Terkait

RKAB Batu Bara Disorot DPR, Bahlil Tegaskan Tak Ada Isu dengan PLN

Jakarta, TAMBANG – Anggota Komisi XII DPR RI Rochmad Ardiyan menyoroti pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia mengingatkan agar kebijakan RKAB tidak sampai berdampak pada pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dan memicu pemadaman. “Ada kekhawatiran jangan sampai terjadi pemadaman listrik.

Merawat Rusa, Menjaga Ekosistem: Langkah Lestari United Tractors

Konservasi keanekaragaman hayati menjadi bagian dari komitmen ESG United Tractors untuk menjaga keseimbangan ekosistem di tengah aktivitas industri. Melalui pelestarian rusa dan habitatnya, perusahaan berupaya memastikan keberlanjutan turut memberi manfaat bagi alam dan generasi mendatang.

Dari Ekspor Unit Tunggal Menuju Terobosan Solusi Terintegrasi | LOVOL Heavy Industry Tampilkan Solusi Pertambangan Terpadu dari Hulu ke Hilir di Indonesia International Mining Exhibition 2026

LOVOL Heavy Industry tampil menonjol di Mining Indonesia dengan solusi pertambangan terintegrasi yang mencakup proses penggalian, pemuatan, hingga pengangkutan. Didukung portofolio alat berat yang beragam, desain yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta pengalaman dalam teknologi energi baru.

Rayakan Usia 36 Tahun, PERHAPI Komit Kawal dan Dukung Industri Pertambangan Berkelanjutan

Jakarta,TAMBANG,- Saat ini, industri pertambangan nasional sudah semakin berkembang. Perannya pun semakin penting sebagai penopang perekonomian nasional. Namun harus diakui bahwa ada sejumlah tantangan maupun permasalahan yang dihadapi. Industri pertambangan harus menghadapi dinamika baik dari internal maupun eksternal. Adanya dinamika geopolitik internasional dan dinamika supply-demand komoditas mineral dan