Tambang Today

Perpanjangan Kontrak Freeport Terhambat Izin Lingkungan

Ragil Wibowo

06 Jul 2018 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan , salah satu kendala negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia adalah masalah izin lingkungan. Kantor Berita Antara, pada Jumat (6/7), melansir, perpanjangan izin itu belum sepenuhnya selesai dilakukan karena masih ada proses yang harus diselesaikan sejumlah pihak, seperti penyelesaian masalah lingkungan yang melibatkan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Tim Freeport Indonesia serta Inalum. Pemerintah memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PT FI), hingga satu bulan ke depan atau tepatnya hingga 31 Juli 2018. “Perpanjangan IUPK ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1872/K30MEM/2018 yang ditandantangani pada 29 Juni 2018,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono. “Jadi kami telah menerbitkan Kepmen 1872/K30MEM/2018 tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasional perpanjangan Freeport Indonesia. Serta untuk menjaga situasi yang kondusif dari aspek sosial kemasyarakatan, maka perlu menetapkan keputusan Menteri tersebut,” ujar Bambang. Bambang menambahkan, Kepmen ESDM Nomor 1872 tahun 2018 tersebut merupakan perubahan keempat atas Kepmen ESDM Nomor 413 Tahun 2017 tentang IUPK PT Freeport Indonesia. “Intinya SK 413 (tahun 2017) direvisi dalam rangka memberikan IUPK Operasi Produksi kepada PT Freeport Indonesia dengan ketentuan bahwa IUPK ini berlaku sejak diterbitkannya (Kepmen ESDM) 413,” jelas Bambang. Dengan diterbitkannya perpanjangan IUPK tersebut, diputuskan pula PT Freeport Indonesia, Bambang menegaskan, dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku. “Jadi isi dari Kepmen 1872 hanya dua itu saja,” tegas Bambang. “Mereka meminta untuk masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ini. Tetapi untuk kegiatan yang lain seperti divestasi, smelter dan perpanjangan operasi perubahan-perubahannya itu sudah dalam proses finalisasi. Yang lingkungan memang memerlukan waktu sehingga pemerintah memberikan waktu kembali selama satu bulan untuk menyelesaikannya,” pungkas Bambang. Sumber: Antara

Artikel Terkait

PROMETINDO Didorong Jadi Motor Transformasi Industri Metalurgi Nasional

Jakarta, TAMBANG – Perhimpunan Ahli Metalurgi Indonesia (PROMETINDO) dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal transformasi industri mineral Indonesia, khususnya di tengah agenda hilirisasi dan industrialisasi. Organisasi profesi ini didorong tidak hanya memperkuat kompetensi ahli metalurgi, tetapi juga melahirkan gagasan yang mampu menjawab tantangan industri ke depan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Dirjen Minerba Tri Winarno Dorong PROMETINDO Perkuat Teknologi Metalurgi dan Akselerasi Hilirisasi

Jakarta, TAMBANG – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno mendorong Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia (PROMETINDO) mengambil peran strategis dalam memperkuat kemandirian teknologi metalurgi dan mendukung agenda hilirisasi mineral di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Tri Winarno dalam Kongres Nasional PROMETINDO 2026 yang digelar

Dirjen Minerba: Hilirisasi Mineral Topang Ketahanan Energi Nasional

Jakarta,TAMBANG,- Indonesia diberkahi dengan sejumlah potensi sumber daya alam pertambangan yang luar biasa. Tidak hanya itu peran sektor pertambangan pun semakin penting tidak hanya sebagai sumber energi tetapi juga berperan sebagai penopang perekonomian nasional. Kontribusinya semakin meningkat seiring keberhasilan Pemerintah mendorong hiliriasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

PT Berau Coal Gelar Pelatihan Peningkatan Produksi Kakao Bagi Petani Pemandu

Komitmen PT Berau Coal dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat kembali diwujudkan dalam berbagai kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)