Jakarta, TAMBANG – Pemerintah secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia untuk mengatasi krisis perubahan iklim. Peresmian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Selasa, (26/9).
“Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan diinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon,” ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam menjalankan nature based solution. Bahkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.
“Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya Rp3 ribu triliun bahkan bisa lebih. Sebuah angka yang sangat besar,” ungkapnya.
Presiden juga menyebut potensi tersebut akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau. Apalagi, saat ini ancaman perubahan iklim sangat nyata sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya.
“Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi sebuah langkah konkret, bisa menjadi sebuah langkah besar untuk Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC),” tuturnya.
Dia pun minta jajaran terkait untuk melakukan sejumlah langkah konkret lainnya, di antaranya menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien.
Selain itu, langkah lainnya adalah menetapkan target dan lini masa, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Di samping itu juga mengatur dan memfasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional dan memastikan standar internasional tidak mengganggu target NDC Indonesia.
“Saya sangat optimistis, Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, oleh swasta, masyarakat, dan bersama-sama dengan stakeholder lainnya,” ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.
