Tambang Today

RUPS Bukit Asam Bagikan Deviden Rp3,35 Triliun

Muflihun Hidayat

11 Apr 2018 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bukit Asam (PTBA), memutuskan pembagian deviden sebesar Rp3,35 triliun atau 75 persen dari laba bersih 2017. “Jumlah deviden tunai yang dibagikan merupakan 75 persen dari total laba bersih perusahaan tahun 2017 sebesar Rp4,47 Triliun ,” kata Direktur Utama PTBA, Arviyan Arifin saat jumpa pers seusai RUPS, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (11/4). RUPS juga menetapkan Mega Satria sebagai Derektur Keuangan PTBA menggantikan Orias Petrus Moedak yang dirotasi sebagai Direktur Keuangan PT Inalum, induk holding BUMN Tambang. Sebagai catatan, sepanjang kuartal I 2018, sejak Januari hingga Maret, PTBA mampu memproduksi batu bara hingga 5,3 juta ton. Angka tersebut naik 17 persen dari torehan kuartal I di tahun 2017. “Produksi kita selama kuartal I 2017 meningkat 17 persen atau 5,3 juta ton,” tukas Arviyan. Realisasi 5,3 juta ton ini bagian dari target produksi tahun 2018 yang dicanangkan hingga 25,88 juta ton. Komposisinya 53 persen untuk Domestic Market Obligation (DMO) dan 47 persen untuk ekspor. Selain itu, soal rencana produksi batu bara kalori tinggi, PTBA memastikan produksinya tak lebih dari 1,7 juta ton di tahun 2018. Sebelumnya, tambang.co.id memuat berita bahwa PTBA menaksir produksi hingga 2 juta ton. “Awalnya 2 juta (ton), tapi karena ada ini (kendala) sedikit, jadi 1,7 (juta ton),” ungkap Sekertaris Perusahaan PTBA, Suherman. Terkait kendala, Suherman tidak membeberkan secara rinci. Tapi pihaknya menegaskan sudah beberapa kali ke Jepang untuk menjajaki minat pasar. Sebagaimana diketahui, kebutuhan atas batu bara berkalori tinggi memang disasar ke pasar ekspor, bukan ke wilayah domestik.

Artikel Terkait

Soal Tambang di Pulau Kecil, KKP: Boleh Asal Penuhi Syarat Ketat

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kartika Listriana menjelaskan bahwa pernyataan tentang larangan pertambangan di pulau kecil perlu ditelaah lagi.

Rencana Kenaikan Royalti Dinilai Berisiko di Tengah Perlambatan Industri Tambang

Jakarta, TAMBANG - Rencana pemerintah menaikkan tarif royalti pertambangan mulai Juni 2026 menuai sorotan di tengah kondisi sektor tambang yang sedang melambat dan meningkatnya sensitivitas investor terhadap kepastian kebijakan jangka panjang. kebijakan tersebut perlu dikaji lebih hati-hati agar tidak menekan iklim investasi dan keberlanjutan industri mineral dan batu bara nasional.

Kebijakan HPM Baru Dinilai Bebani Industri, Investor China Sebut Biaya Produksi Nikel Naik 200%

Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia menyoroti kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel dan revisi aturan penetapan harga yang diterbitkan Kementerian ESDM yang menyebabkan kenaikan biaya produksi membengkak hingga 200 persen.

Investor China Kritik Kebijakan Tambang Prabowo: Royalti Naik, Kuota Nikel Turun

Perusahaan investasi yang tergabung dalam Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia memprotes sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang dipersoalkan antara lain kenaikan royalti tambang dan pengurangan kuota produksi nikel.