TPT Ke-35 Di Ternate Resmi Dibuka, PERHAPI Dorong Tambang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Ternate,TAMBANG,- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menggelar Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda turut hadir menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi ajang tahunan dari Organisasi para professional pertambangan ini. Sebelumnya sudah ada rangkaian kegiatan Pra-TPT seperti jalan santai, pertemuan para KTT Tambang se-Maluku Utara dan beberapa acara workshop.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Ia berharap kekayaan sumber daya alam di bumi Kie Raha dirasakan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Propinsi Maluku Utara menempatkan PERHAPI sebagai mitra strategis.
“Bagi kami, Pemerintah Propinsi Maluku Utara, PERHAPI adalah mitra strategis yang membantu kami agar pertumbuhan ekonomi Maluku di 34,17% bisa dirasakan masyarakat, bagaimana sumber daya alam yang sangat kaya di Maluku Utara ini bisa ditransformasikan menjadi pertambangan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,”ungkapnya.
Sherly juga mengingatkan bahwa sumber daya alam akan habis pada waktunya. Untuk konteks Maluku Utara sudah selama 20 tahun berada pada era eksploitasi sumber daya alam.
“Pertanyaan pentingnya adalah apa yang didapat masyarakat Maluku Utara setelah sumber daya alam ini habis. Oleh karenanya kami Pemprov Maluku Utara mewakili masyarakat bermitra bersama PERHAPI dengan semua ilmu yang dimiliki untuk mewujudkan pertambangan berkelanjutan,”tandasnya.
Setidaknya ada tiga agenda unggulan yang didorong untuk Maluku Utara yakni SDM Unggul untuk Hilirisasi, Restorasi Pasca-tambang yang produktif dan Nilai Tambah Industri dan Pemerataan Kesejahteraan.
“Ke depan saya berharap program CSR perusahaan tambang lebih terintegrasi dengan kebutuhan kompetensi industri. Mungkin bersama dengan PERHAPI bisa memetakan kebutuhan tenaga ahli secara spesifik seperti geologi, perencanaan tambang, metalurgi ekstraktif, pengelolaan air dan limbah, keselamatan pertambangan, reklamasi bahkan menyiapkan tenaga untuk industri masa depan. Sehingga ke depan muncul SDM di Maluku Utara yang punya kompetensi di level teknis. Saat ini banyakan pemuda-pemudi Maluku Utara hanya menjadi operator dumptruk, logistik. Harapan kami supaya lebih banyak lagi tenaga teknis dari lokal,”tandasnya.
Di kesempatan ini Sherly juga menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan yang belum sepenuhnya diterima pemerintah provinsi sebagaimana diharapkan. "Dari sektor pertambangan, pemerintah provinsi masih belum merasa puas dengan penerimaan DBH. Kami berharap forum ini melahirkan rekomendasi yang adil bagi daerah penghasil," ujar Sherly.
Sementara Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy menjelaskan TPT merupakan ajang bertemu dan berkumpulnya para professional yang berkarya di sektor pertambangan.
“Temu profesi tahunan ini diharapkan menjadi ajang saling tukar menukar pengetahuan; pengalaman dan informasi terkini yang dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk peningkatan profesionalisme dan kompetensi diantara para peserta. Pada akhirnya diharapkan akan membantu untuk peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia,”terangnya.
Tidak dapat dipungkiri jika sektor Industri Pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan negara. Kontribusinya baik melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pajak, royal , maupun pembukaan lapangan kerja dan program hilirisasi yang terus digalakkan.

Di sisi lain, tantangan besar juga membersamai langkah industri pertambangan. Salah satunya bagaimana menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kepatuhan terhadap regulasi, serta tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Di lain pihak, sektor ekstraktif juga cepat atau lambat akan selesai seiring dengan habisnya deposit mineral dan batubara yang merupakan bahan galian tambang yang tidak terbaharukan.
“Oleh karena itu kita semua harus memulai upaya transformasi ekonomi pertambangan yang ada saat ini menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan bagi warga Masyarakat yang ada di sekitar operasional pertambangan tersebut berada. Masyarakat tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada roda ekonomi yang berjalan akibat adanya operasional pertambangan di wilayah tersebut. Mereka harus mulai kita berdayakan untuk dapat terus menjalankan roda perekonomian nya paska tambang selesai atau tutup,”tandasnya.
Dalam sambutannya, Widhy juga menyebutkan DBH merupakan hak dari Daerah Penghasil Tambang. Saat ini banyak Kepala Daerah yang mengeluh jika Dana Bagi Hasil Pertambangan yang seharusnya sudah diterima namun masih tertahan di Pemerintah Pusat.
“Kami tentunya berharap agar hal ini segera menjadi perhatian pemerintah pusat untuk mempertimbangkan percepatan transfer DBH ini ke pemerintah daerah,"tandas Widhy.
Ia berharap TPT kali ini dapat menghasilkan rekomendasi yang positif dan konstruktif pemangku kepentingan di sektor pertambangan khususnya sebagai upaya transformasi Pertambangan Indonesia Menuju Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan.
Sebelumnya Ketua PD PERHAPI Maluku Utara, Muhammad Qadafi menyebutkan TPT ke-35 di Ternate menjadi momentum penting bagi profesional tambang untuk memberikan masukan terkait tata kelola pertambangan Indonesia.
"Perbaikan tata kelola pertambangan merupakan suatu hal yang harus terus dilakukan mengikuti perkembangan yang ada. Lebih penting lagi bagaimana kegiatan usaha pertambangan ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."ungkapnya.
Qadafi menegaskan, PERHAPI Maluku Utara akan terus mendorong perusahaan tambang nikel untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah, khususnya masyarakat di lingkar tambang.
"Masyarakat Maluku Utara harus ikut merasakan kehadiran aktivitas pertambangan yang ada di lingkungannya. Kesejahteraan masyarakat harus lebih baik setelah ada kegiatan operasi pertambangan."ungkapnya.
Ditemui terpisah, Ketua Panitia Muhamad Lail Wahid menjelaskan bahwa TPT kali ini memiliki arti penting. “Maluku Utara hari ini adalah pusatnya pertambangan Indonesia. Di sinilah nikel Indonesia berada. Di sinilah hilirisasi berjalan. Di sinilah smelter berdiri, dan masa depan energi baru dunia sedang diproses,”terangnya.
Lewat TPT ini, PERHAPI terus mendorong mewujudkan Pertambangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Tantangan Geopolitik dan Geoekonomi. Komitmen ini dituangkan dalam tema even ini.
“Dunia sedang berebut mineral kritis. Nikel, kobalt, tembaga, bauksit, semua menjadi rebutan negara-negara besar. Perang dagang, pembatasan ekspor, kebijakan tarif, semua itu berdampak langsung kepada harga nikel, kepada investasi, kepada lapangan kerja di Maluku Utara. Di sisi lain, dunia juga menuntut kita untuk lebih hijau, lebih bersih, lebih bertanggung jawab. Dunia menuntut pertambangan yang tidak merusak lingkungan, yang tidak menyisakan lubang, yang tidak meninggalkan masyarakat dalam kemiskinan setelah tambang tutup,”pungkas Muhamad Lail.
Hadir dalam TPT kali ini semua Pengurus Daerah hadir dan berkumpul di Ternate. Mereka datang dari Aceh sampai Papua. Selain itu Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Totoh Abdul Fatah juga hadir mewakili Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Juga ada Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Tubagus Nugraha, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Abdul Karim Usman, Pakar Pertambangan Irwandi Arief dan jajaran Direksi perusahaan tambang.