Masuk Daftar
Energi Terbarukan

Triwulan 1, Investasi EBT Capai US$320 Juta

Fahmi Adam

Fahmi Adam

— 2 min read
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah mencatat realisasi investasi di sektor energi baru terbarukan pada tiga bulan pertama 2016 ini sebesar US$320 juta. Angka ini mencapai 23,7% dari target investasi tahun ini US$1,37 miliar. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menuturkan, untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan, pemerintah memang mengucurkan dana dari APBN. Namun, APBN ini hanya berperan sebagai pendongkrak investasi dari pihak swasta. “Tahun ini kami ada target investasi US$1,37 miliar. Sampai triwulan-I, sudah terealisasi US$320 juta,” kata dia dalam acara Media Gathering di Kantor Ditjen EBTKE, akhir pekan lalu. Capaian investasi tersebut dengan rincian di sektor pengembangan panas bumi sebesar US$73 juta atau 7,6% dari target US$960 juta. Kemudian investasi di sektor aneka energi baru terbarukan seperti surya, angin, dan air sebesar US$2,4 juta setara dengan 2,4% dari target US$100 juta. Terakhir, investasi di sektor bioenergi mencapai US$250 juta atau mencapai 80,65% dari target US$310 juta. Rida menambahkan, pihaknya akan terus menggenjot investasi sektor energi baru terbarukan. Salah satunya yakni dengan menyelesaikan peraturan soal feed in tariff (FIT) energi baru terbarukan. Pihaknya kini sedang menyusun peraturan pengganti Peraturan Menteri ESDM 17/2013 soal harga listrik PLTS, perbaikan harga listrik pembangkit biomass dan biogas, dan peraturan turunan dari Undang-Undang Panas Bumi. “Peraturan soal PLTP ditargetkan selesai Juni, harga listrik PLTS dengan skema IPP dan PLTS rooftop pada Mei, kemudian harga listrik PLTB, pembangkit biogas dan biomass pada April ini,” katanya. Dalam menyusun harga listrik yang paling sesuai, lanjut dia, pemerintah mendapat dukungan dari lembaga konsultan internasional. Meski demikian, harga listrik ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada ikut campur dari lembaga-lembaga tersebut. “Untuk harga disusun dengan mempertimbangkan kemampuan PLN,” tambah Rida. Selain perbaikan harga listrik, lanjutnya, pemerintah juga akan terus mempermudah perizinan investasi di sektor energi baru terbarukan. Dalam waktu dekat, pihaknya menargetkan bakal ada enam izin lagi yang akan dilimpahkan ke Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM). Disisi lain, Rida juga menuturkan pihkanya terus berupaya melakukan Perbaikan regulasi dan pelayanan perizinan terus dilakukan mengingat potensi investasi energi baru terbarukan pasca perbaikan FIT tercatat cukup besar. “Yang sudah berkomitmen untuk investasi itu mencapai Rp40,62 triliun, tetapi ini baru terwujud infrastrukturnya dalam 6 hingga 7 tahun mendatang,” kata Rida. Jika terealisasi, komitmen investasi ini bisa menambahkan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan minimal 1.358,67 megawatt (MW). Kendati demikian, tambahnya, komitmen investasi ini masih sulit direalisasikan. Pasalnya, potensi investasi ini hanya menghitung jumlah proposal pengembangan energi baru terbarukan yang diajukan oleh pengusaha kepada pemerintah. Sementara proyek yang diajukan sendiri belum memperoleh perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero). “Diantaranya, untuk pembangkit sampah kota, hanya di Surabaya yang jalan. Kemudian untuk biogas sudah ada enam proposal, air ada 119 proposal, dan jenis pembangkit lainnya,” ujar Rida. Dalam potensi investasi Rp40,62 triliun tersebut juga terdapat proyek PLTP untuk 31 wilayah kerja panas bumi (WKP). Tahun ini, tambahnya, pemerintah akan melelang delapan WKP dengan total kapasitas 510 MW, serta memberikan penugasan kepada BUMN untuk dua WKP. “Jadi listriknya juga tidak tahun ini, penunjukkan pengelola WKP yang bisa tahun ini. Jadi listrik baru 6-7 tahun ke depan,” tutur dia. Pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia masih terbilang sangat minim. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan hingga 866 ribu MW. Namun sampai sekarang, pemanfaatan energi baru terbarukan hanya mencapai 8.569,18 MW atau hanya 1% dari potensi yang ada. “Kami akan terus berupaya meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer mencapai 16 persen pada 2019. Sehingga, pemanfaatan energi baru terbarukan harus ditingkatkan menjadi 18.600 MW pada tahun tersebut atau naik hingga lebih dari 200 persen dari posisi saat ini,” tutupnya.

Artikel Terkait

Rayakan Usia 36 Tahun, PERHAPI Komit Kawal dan Dukung Industri Pertambangan Berkelanjutan

Rayakan Usia 36 Tahun, PERHAPI Komit Kawal dan Dukung Industri Pertambangan Berkelanjutan

Jakarta,TAMBANG,- Saat ini, industri pertambangan nasional sudah semakin berkembang. Perannya pun semakin penting sebagai penopang perekonomian nasional. Namun harus diakui bahwa ada sejumlah tantangan maupun permasalahan yang dihadapi. Industri pertambangan harus menghadapi dinamika baik dari internal maupun eksternal. Adanya dinamika geopolitik internasional dan dinamika supply-demand komoditas mineral dan

By Egenius Soda
Dorong Ketahanan Pangan dan Edukasi Lingkungan, PAMA Ajak Pelajar Tanam Padi Organik di Kutai Timur

Dorong Ketahanan Pangan dan Edukasi Lingkungan, PAMA Ajak Pelajar Tanam Padi Organik di Kutai Timur

Jakarta, TAMBANG – PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Site Indominco bersama PT Indominco Mandiri (IMM) mengajak puluhan pelajar mengenal pertanian dan pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan tanam padi organik di Kawasan Wisata Sawah Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur. Mengusung tema “Bersinergi untuk Bumi, Pendidikan, dan Masa Depan yang Berkelanjutan”

By Rian Wahyuddin
Kick Off Minerba Convex 2026, Dirjen Minerba Dorong Pertambangan Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Kick Off Minerba Convex 2026, Dirjen Minerba Dorong Pertambangan Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah mendorong subsektor mineral dan batubara (minerba) untuk tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

By Egenius Soda