1.900 Pekerja GNI Kena PHK, Ketahanan Hilirisasi Nikel Diuji

Jakarta, TAMBANG – Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.900 pekerja PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan. Langkah efisiensi yang mulai dilakukan perusahaan sejak 5 Agustus 2026 tersebut tidak hanya berdampak terhadap ribuan pekerja, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai ketahanan industri hilirisasi nikel di tengah tekanan bisnis dan keuangan. Perusahaan ini memiliki ribuan pekerja yang terlibat dalam kegiatan operasional pengolahan nikel. Berdasarkan surat pemberitahuan perusahaan, sekitar 1.900 pekerja dari total 6.325 karyawan terdampak kebijakan efisiensi. Proses tersebut dilakukan secara bertahap mulai 5 Agustus 2026.

Manajemen perusahaan menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah rasionalisasi tenaga kerja untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah kondisi perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan.

Sebelum mengambil langkah PHK, perusahaan disebut telah melakukan sejumlah upaya efisiensi, antara lain pembatasan lembur, penghentian sementara rekrutmen, serta penyesuaian jam kerja. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi tekanan yang dihadapi perusahaan.

Kondisi PT GNI juga tidak terlepas dari persoalan yang dialami perusahaan induknya, Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd. Di sisi lain, PT GNI tengah menghadapi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Manajemen GNI menyatakan akan tetap berupaya memenuhi kewajiban kepada pekerja terdampak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga menyampaikan bahwa pekerja yang terkena dampak rasionalisasi akan menjadi prioritas apabila kondisi operasional dan keuangan perusahaan kembali membaik.

DPRD Soroti PHK

Kebijakan tersebut mendapat perhatian dari DPRD Morowali Utara. Anggota Komisi I DPRD Morowali Utara, Arman Marunduh, menyayangkan terjadinya PHK dalam jumlah besar di PT GNI.

Menurut Arman, PHK seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika perusahaan menghadapi persoalan bisnis. Ia meminta perusahaan mengoptimalkan berbagai alternatif efisiensi sebelum mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap pekerja.

“Saya sangat menyayangkan terjadinya PHK massal di PT GNI. Kami selalu mendesak perusahaan bahwa opsi PHK adalah opsi terakhir.”

Arman juga meminta Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melakukan pengawasan terhadap proses PHK.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan hak-hak pekerja yang terdampak tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap Pemda Morowali Utara, khususnya Disnakertrans, betul-betul memantau dan mengikuti PHK massal ini dan memastikan hak-hak pekerja tetap dibayarkan sesuai undang-undang yang berlaku.”

Arman menilai pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi dampak sosial yang muncul akibat PHK tersebut. Hilangnya penghasilan ribuan pekerja berpotensi memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat di sekitar kawasan industri.

“Kami berharap dinas terkait mengantisipasi hal ini guna menghindari gejolak yang terjadi di tengah masyarakat.”

Kekhawatiran Efek Domino

Kekhawatiran serupa disampaikan dari tingkat provinsi. Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menilai PHK terhadap ribuan pekerja GNI tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan internal perusahaan.

Menurut Safri, ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, dampaknya dapat meluas kepada keluarga pekerja dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar kawasan industri.

PHK dalam jumlah besar berpotensi menekan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi pelaku usaha kecil, sektor perdagangan, jasa, transportasi, hingga berbagai kegiatan ekonomi yang selama ini tumbuh mengikuti aktivitas industri.

Karena itu, Safri meminta pemerintah hadir dalam proses penyelesaian persoalan tersebut. Ia mendorong pemerintah melakukan mediasi antara perusahaan dan pekerja sekaligus memastikan seluruh hak pekerja dipenuhi.

“Ketika ribuan kepala keluarga terancam kehilangan penghasilan, ini menjadi persoalan publik. Negara harus hadir memastikan keadilan dan perlindungan bagi pekerja.”

Safri juga meminta manajemen GNI lebih terbuka mengenai kondisi perusahaan. Menurutnya, keterbukaan penting agar pekerja dan pemerintah memperoleh gambaran yang jelas mengenai alasan dilakukannya efisiensi.

Pemerintah daerah juga harus mengambil langkah antisipatif agar persoalan ketenagakerjaan tersebut tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar, lanjut Safri.

Hilirisasi Tak Hanya Bangun Smelter

Persoalan yang terjadi di GNI turut membuka kembali diskusi mengenai keberlanjutan hilirisasi nikel Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan smelter nikel menjadi salah satu bagian penting dari strategi pemerintah meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri. Investasi besar mengalir ke kawasan-kawasan industri nikel, termasuk Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral bukan satu-satunya ukuran keberhasilan hilirisasi. Keberlanjutan operasional, kesehatan finansial perusahaan, kemampuan menyerap tenaga kerja, serta kepastian terhadap pekerja juga menjadi bagian penting dari ekosistem hilirisasi.

Persoalan tersebut semakin kompleks dengan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel 2026. Pemerintah melakukan penyesuaian produksi bijih nikel nasional dengan mempertimbangkan kapasitas smelter dan kondisi pasar. Target produksi 2026 berada di kisaran 250–260 juta ton, jauh lebih rendah dibandingkan kuota tahun sebelumnya mencapai 379 juta ton.

Ujian Untuk Hilirisasi Nikel

PHK massal menjadi gambaran mengenai tantangan yang dapat muncul dalam pengembangan industri hilirisasi nikel Indonesia. Hilirisasi membutuhkan investasi besar dan memberikan peluang penciptaan lapangan kerja dalam jumlah signifikan. Namun, keberlanjutan industri juga sangat bergantung pada kesehatan perusahaan serta kondisi pasar global.

Keberhasilan hilirisasi tidak semata-mata diukur dari berapa banyak smelter yang dibangun atau seberapa besar nilai investasi yang masuk. Lebih jauh, hilirisasi harus mampu menciptakan industri yang sehat, kompetitif, berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga kerja.