Tambang Today

Jusuf Kalla Buka Pagelaran Energi Baru Terbarukan

Muflihun Hidayat

29 Agt 2018 — 1 min read

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat Membuka event IndoEBTKE Convention and Exhibition, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/8)

Jakarta, TAMBANG – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka pagelaran energi baru dan terbarukan (EBT) di Jakarta. Dalam kesempatan itu, JK menabuh gong, tanda dibukanya agenda bernama IndoEBTKE Convention and Exhibition itu. Saat memberikan sambutan, JK menjelaskan terkait target pencapaian EBT dalam bauran energi pada tahun 2025 mendatang. “Dalam waktu 7 tahun, 14 ribu Mega Watt (MW) renewable energy. Maka per tahun 2000 MW. Apabila kita tidak mencapai itu, maka melanggar aturan. Tidak hanya itu, tapi udara di pulau Jawa ini akan semakin kotor,” ujar Jusuf Kalla, Rabu (29/8). Sebagaimana diketahui, pemerintah mencanangkan porsi EBT dalam bauran energi di tahun 2025, adalah 14 ribu MW. Kalau dihitung dari sekarang, maka diperlukan pencapaian kapasitas terpasang sebesar 2000 MW per tahun. JK menghimbau kepada para pejabat, praktisi dan pengusaha yang hadir. Menurutnya, pertumbuhan listrik nasional akan melonjak cepat seiiring peningkatan ekonomi nasional. Untuk itu, sektor EBT perlu didorong agar ikut andil dalam pencapaian elektrifikasi tersebut. “Ini bagaimana kita menerobos. Karena tanpa dorongan kita, bahwa yang bisa mengajukan suatu bangsa itu soal bauran energi,” kata JK. Ia juga memberi ilustrasi sederhana tentang pertumbuhan ekonomi yang akan semakin maju. Ia menjelaskan soal partisipasi perempuan di dunia kerja. Semakin banyak perempuan yang berkarir, maka pekerjaan rumah makin banyak digantikan oleh mesin, yang mana akan menggenjot penggunaan listrik. “Makin banyak ibu-ibu kerja, maka makin butuh banyak listrik, banyak mesin cuci, microwave, dan lain-lain,” jelas JK. Untuk diketahui, IndoEBTKE ConEx diselenggarakan oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), dengan menggandeng PLN, Kementerian ESDM, Ditjen EBTKE, investor, dan praktisi internasional. Acara tersebut akan berlangsung hingga 3 hari, yaitu 29-31 Agustus 2018. Diharapkan, acara ini mampu menghasilkan masukan sekaligus terobosan baru untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah terkait percepatan energi terbarukan. Adapun tema yang diangkat dalam pagelaran ini ialah ‘investment breakthrough to achive renewable energy target’.

Artikel Terkait

XCMG Perkuat Ekosistem Industri Tambang Indonesia, Hadirkan Pembiayaan dan Alat Berat Energi Baru

Jakarta, TAMBANG – XCMG Group Indonesia memperkuat ekspansi dan ekosistem industrinya di Indonesia melalui kehadiran solusi alat berat energi baru sekaligus platform pembiayaan ABC Multifinance dalam ajang Mining Indonesia 2026 di Jakarta. Mengusung tema “New Power, New Future”, XCMG menampilkan berbagai solusi hijau terintegrasi yang dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional pertambangan,

JAC Motors Perkuat Mobilitas Tambang dengan Kendaraan Komersial Listrik di Mining Indonesia 2026

Jakarta, TAMBANG – Kebutuhan kendaraan operasional yang tangguh sekaligus efisien menjadi salah satu perhatian industri pertambangan di tengah dorongan menuju operasional yang lebih rendah emisi. Menjawab kebutuhan tersebut, JAC Motors menghadirkan solusi kendaraan komersial listrik dalam ajang Mining Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9–12 September 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Hadir di Mining Indonesia 2026, EMLI Perkenalkan Solusi Pelumasan Sintetis Canggih

Jakarta,TAMBANG,- Industri pertambangan Indonesia memasuki fase operasional yang semakin menuntut efisiensi dalam segala aspek. Mulai dari tekanan produksi, kenaikan biaya operasional, kebutuhan untuk menjaga keandalan alat berat, serta implementasi B50 mendorong pelaku tambang harus memperkuat disiplin perawatan dan mengurangi risiko downtime. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertambangan

Pakar Nilai RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Investasi Pertambangan

Jakarta, TAMBANG - Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang dinilai perlu memberikan kepastian hukum bagi investasi jangka panjang, termasuk sektor pertambangan. Kepastian regulasi dianggap penting agar pengembangan sumber daya alam di wilayah kepulauan dapat berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan