Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang nikel PT Vale Indonesia,Tbk (INCO) mengumumkan pihaknya menghentikan sementara kegiata operasional pertambangan. Kebijakan ini diambil setelah sampai awal tahun ini perusahaan belum mengantongi persetujuan RKAB Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Pemerintah.
“Kondisi ini mengakibatkan Perseroan secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan pada saat ini. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan di seluruh wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Perseroan hingga persetujuan resmi diterbitkan,”demikian disampaikan Sekretaris perusahaan Anggun Kara Nataya dalam Keterbukaan Informasi di Bursa Efek Indonesia di Jakarta (2/1/2026).
Dijelaskan pula bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan pun meyakini keterlambatan ini tidak akan mengganggu keberlanjutan operasional secara keseluruhan dan berharap persetujuan RKAB Tahun 2026 dapat diterbitkan dalam waktu dekat.
Perseroan tetap berkomitmen menjaga stabilitas usaha, mematuhi hukum, serta memberikan nilai tambah berkesinambungan bagi pemegang saham. Ini pun sejalan dengan tujuan Perseroan untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
Perseroan menjelaskan keterlambatan persetujuan RKAB berdampak pada penundaan sementara kegiatan operasional Perseroan di seluruh wilayah IUPK Perseroan. Namun, kondisi ini tidak menimbulkan dampak material langsung terhadap kondisi keuangan saat ini.
Perseroan berharap persetujuan RKAB Tahun 2026 dapat diterbitkan dalam waktu dekat dan Perseroan tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha, keselamatan kerja, dan stabilitas operasional.
Untuk diketahui, Pemerintah di pertengahan tahun ini kembali merevisi kebijakan terkait Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) dari sebelumnya 3 tahun kembali ke satu tahun. Perubahan kebijakan ini disinyalir akan berdampak pada keterlambatan persetujuan RKAB. Dampak lajutannya adalah perusahaan tidak bisa menjalankan operasi produksi jika RKAB belum disetujui.
