Masuk Daftar
Tambang Today

Sengketa Churchill, Pemerintah Ditunggu di Arbitrase

IwanQH

IwanQH

— 1 min read
Sengketa Churchill, Pemerintah Ditunggu di Arbitrase
  JAKARTA, TAMBANG. KELANJUTAN sidang arbitrase antara Churchill Mining dengan Pemerintah Indonesia, seharusnya memasuki tahap lebih lanjut di Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi, Washington. Tetapi Churchill kemarin mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah Indonesia tidak membayar biaya arbitrase hingga batas waktunya.   Pekan lalu Churchill menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia belum mengirim uang untuk biaya perkara di lembaga arbitrase. Agar perkara itu diperoses di lembaga arbitrase ICSID, biayanya US$ 400.000, yang dibayar sama besar oleh Churchill dan Pemerintah Indonesia. Bila Pemerintah Indonesia tidak membayar, berarti Churchill harus membayari, agar perkara ini tetap diproses.   Menurut Churchill, Pemerintah Indonesia juga tidak mengeluarkan pernyataan apakah akan melanjutkan sidang arbitrasenya. Sebagaimana dikutip media digitallook.com, Churchill menilai sikap Pemerintah Indonesia itu sebagai hal yang aneh karena yang memilih penyelesaian lewat Washington adalah Indonesia.   ‘’Ini juga mengagetkan bahwa Indonesia belum menyatakan apakah masih akan tetap berpartisipasi di arbitrase. Sikap diam itu mungkin pertanda bahwa Indonesia sudah memutuskan untuk menarik diri dari proses arbitrase,’’ kata Direktur Utama Churchill, David Quinliven.   ‘’Masih ada kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk tampil di arbitrase. Kalau tidak hadir, ini juga tidak akan menghentikan proses. Churchill tetap pada tekadnya untuk menyelesaikan sengketa dengan Pemerintah Indonesia ini, dan akan melakukan segala hal yang mungkin agar proses arbitrase ini semakin maju,’’ lanjutnya.   Sengketa antara Churchill dengan Pemerintah Indonesia telah berjalan sejak 2012. Obyek perselisihan itu pada sebuah lahan di Kutai Timur, yang menurut Churchill memiliki cadangan batu bara 2,73 miliar ton. Izin tambang itu dibatalkan oleh Bupati Kutai Timur, Isran Noor. Dalam pandangan Isran Noor, Churchill bukan pemilik tambang batu bara itu.  

Artikel Terkait

JAC Motors Perkuat Mobilitas Tambang dengan Kendaraan Komersial Listrik di Mining Indonesia 2026

JAC Motors Perkuat Mobilitas Tambang dengan Kendaraan Komersial Listrik di Mining Indonesia 2026

Jakarta, TAMBANG – Kebutuhan kendaraan operasional yang tangguh sekaligus efisien menjadi salah satu perhatian industri pertambangan di tengah dorongan menuju operasional yang lebih rendah emisi. Menjawab kebutuhan tersebut, JAC Motors menghadirkan solusi kendaraan komersial listrik dalam ajang Mining Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9–12 September 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

By Rian Wahyuddin
Hadir di Mining Indonesia 2026, EMLI Perkenalkan Solusi Pelumasan Sintetis Canggih

Hadir di Mining Indonesia 2026, EMLI Perkenalkan Solusi Pelumasan Sintetis Canggih

Jakarta,TAMBANG,- Industri pertambangan Indonesia memasuki fase operasional yang semakin menuntut efisiensi dalam segala aspek. Mulai dari tekanan produksi, kenaikan biaya operasional, kebutuhan untuk menjaga keandalan alat berat, serta implementasi B50 mendorong pelaku tambang harus memperkuat disiplin perawatan dan mengurangi risiko downtime. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertambangan

By Egenius Soda
Pakar Nilai RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Investasi Pertambangan

Pakar Nilai RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Investasi Pertambangan

Jakarta, TAMBANG - Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang dinilai perlu memberikan kepastian hukum bagi investasi jangka panjang, termasuk sektor pertambangan. Kepastian regulasi dianggap penting agar pengembangan sumber daya alam di wilayah kepulauan dapat berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan

By Rian Wahyuddin