Jakarta, TAMBANG — Hilirisasi sumber daya alam dinilai menjadi strategi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global dan membangun ketahanan ekonomi nasional. Hal ini ditegaskan oleh Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, Edi Permadi, dalam sesi penutupan Jakarta Geopolitical Forum (JGF) IX 2025, di Jakarta, Rabu (25/6).
Dalam pidato penutupnya, Edi Permadi menyatakan bahwa hilirisasi tidak hanya soal meningkatkan nilai tambah bahan mentah, tetapi juga tentang memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik dan disrupsi rantai pasok global.
“Hilirisasi merupakan keharusan bagi Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah material yang kita punya,” ujar Edi yang juga merupakan Ketua JGF IX 2025 itu.
Ia menyampaikan, bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan hilirisasi sebagai kunci utama transformasi struktural nasional, yang mencakup sektor mineral dan batubara. Diversifikasi ini dianggap penting untuk memastikan manfaat hilirisasi dirasakan luas oleh masyarakat.
Namun, Edi mengingatkan bahwa hilirisasi harus dijalankan dengan prinsip keberlanjutan. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis environmental, social, and governance (ESG) agar pembangunan industri hilir tidak merusak lingkungan dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
“Pilar hilirisasi adalah modal, teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan sosial yang semuanya ini bertumpu pada pondasi ESG,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edi menjelaskan soal pentingnya penguatan regulasi sebagai pilar penyangga hilirisasi. Ia mendorong pemerintah untuk menyediakan kepastian hukum bagi investor, menyederhanakan perizinan, serta memberikan insentif fiskal maupun nonfiskal bagi industri yang berbasis nilai tambah dan ramah lingkungan.
Selain aspek regulasi, pembiayaan strategis turut menjadi perhatian. Menurut Edi, skema pembiayaan inovatif seperti blended finance dan result-based financing perlu dikembangkan agar proyek-proyek hilirisasi memiliki kesinambungan jangka panjang. Keterlibatan lembaga keuangan nasional dan internasional juga dinilai penting dalam mendukung agenda ini.
Kemudian, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus menggandeng pelaku usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga non-pemerintah dalam penguatan ekosistem industri nasional.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi elemen krusial dalam mendorong keberhasilan transformasi ekonomi, khususnya dalam agenda hilirisasi dan ketahanan energi,” pungkasnya.
